Waka 1 DPRD Kabupaten Rejang Lebong Pro Aktif mendukung Pembangunan Wisata Rejang Lebong. Dengan Beraudiensi Bersama Bupati Rejang Lebong ke Wakil Menteri Pariwisata RI

NOSANEWS.COM – Waka I DPRD RL Pera Haryani SE, secara pro aktif mendukung pembangunan sektor pariwisata di Rejang Lebong.

Dengan secara langsung bersama rombongan Bupati Rejang Lebong M Fikri Thobari, menyambangi Kementerian Pariwisata (KemenPar) Republik Indonesia (RI) guna menyampaikan potensi wisata yang ada di Rejang Lebong.

Di mana kunjungan dan audiensi tersebut Waka I dan rombongan Bupati RL, disambut langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, yang lebih akrab disapa Ni Luh Puspa.

Waka I DPRD RL bersama Bupati Rejang Lebong, telah menyampaikan dan memaparkan program – program dan potensi wisata pada pihak kementrian pariwisata, dan disambut baik oleh pihak KemenPar.

Adapun potensi wisata yang telah dipaparkan sendiri, berkenaan dengan :

1. Event Trail Adventure

2. Danau Mas Harun Bastari

3. Canyoneering

4. Arum Jeram

5. Festival Bhumi Belirang

6. Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba

“Pihak kementrian alhamdulillah antusias dan juga memberikan sejumlah pesan, untuk kita pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat meningkatkan dan memajukan wisata yang ada di Rejang Lebong,” terangnya.

Adapun hasil pertemuan dikementerian Pariwisata yakni:

1. Pertama Wamenpar mendorong Pemda aktif mempromosikan wisata, salah satunya dengan memasang foto dan video iklan wisata di bandara Fatmawati Bengkulu.

Di mana Pemda dapat bekerjasama dengan  Angkasa Pura dan Injourney.

2. Kemenpar nantinya akan memberikan penghargaan kepala daerah dan penghargaan Pokdarwis terbaik bagi daerah yang berhasil mengembangkan potensi wisata yang dimiliki.

3. Akan kembali diaktifkan nya program Adipura kembali, lantaran  kebersihan juga menjadi aspek penting dalam mendukung kepariwisataan

4. Serta KemenPar menginginkan agar setiap daerah menggalakkan Program wisata grastonomy /kuliner.

“Poin poin tersebut, tentu akan kita dorong lewat tupoksi kita sebagai dewan, dengan adanya program yang jelas untuk sektor pariwisata, baik kebijakan maupun anggaran, sesuai dengan fungsi DPRD yakni penganggaran, ” ungkapnya.

Hadirnya Waka I DPRD Rejang Lebong dan Bupati Rejang Lebong, bertujuan agar Rejang Lebong menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan kucuran dari KemenPar, baik dalam bentuk anggaran atau program yang dimiliki oleh KemenPar secara langsung.

Pasalnya KemenPar saat ini memiliki program yang sangat banyak yang dapat diberikan kepada daerah.

Terlebih pada tahun 2026 KemenPar, memiliki program unggulan, Gerakan Wisata Bersih, Tourism 5.0 berbasis AI dan digitalisasi.

Pariwisata naik kelas (seperti gastronomi, bahari, dan wellness tourism), event-event unggulan Indonesia (melalui platform KEN 2026).

Serta pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal, sejalan dengan rencana strategis dan komitmen pemerintah untuk mendukung ekonomi kreatif sebagai pilar pertumbuhan.

“Dengan harapan usulan sudah kita sampaikan sejak tahun 2025, tahun depan, ada program KemenPar yang diberikan dengan porsi yang banyak untuk Rejang Lebong,” terangnya.

Di mana dalam hal ini Waka I memainkan peran dengan membuka jalan untuk Pemda bisa mendapatkan anggaran program pemerintah pusat pada Kementerian Pariwisata.

“kita bersama Pemda sama – sama aktif lewat fungsinya masing – masing, untuk membangun Rejang Lebong, dengan anggaran diluar dari APBD Rejang Lebong, dengan kata lain memainkan anggaran pemerintah pusat,” katanya.

Kedepan sendiri tinggal bagaimana Pemda Rejang Lebong, lewat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya, untuk melanjutkan hasil dari pertemuan yang dilakukan dirinya dan rombongan bupati tersebut.

“Harap saya tidak hanya sampai di sini saja, namun apa yang kita lakukan disambut dan dilanjutkan oleh OPD, karena mereka yang membidangi secara teknis,” pungkasnya.

Adapun hal ini dilakukan oleh Waka I DPRD RL adalah bentuk komitmen dalam membangun Rejang Lebong bersama, dan untuk Rejang Lebong yang lebih maju, baik dan unggul.

Sesuai fungsinya sebagai anggota legislatif untuk menjadi corong rakyat ke pemerintah baik Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.